• Senin, 3 Oktober 2022

Opini WTP, Kualitas Belanja dan Kesejahteraan Rakyat

- Senin, 27 Juni 2022 | 12:37 WIB
Fajar Sidik Kepala Seksi PSAPP, Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Foto dok.pribadi)
Fajar Sidik Kepala Seksi PSAPP, Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Foto dok.pribadi)

Oleh Fajar Sidik
Kepala Seksi PSAPP, Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Semakin berkualitas belanja pemerintah, maka semakin meningkat kesejateraan masyarakatnya. Pada level Kabupaten/Kota, maka indikasi peningkatan kesejahtaeraan secara kuantitatif tergambar pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara periodik diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk ukuran kualitas belanja, maka predikat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), dapat dijadikan tolok ukur yang presisi dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

Untuk diketahui bahwa opini atas LKPD terbatas pada pemeriksaan atas ketaatan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan mampu menyajikan laporan keuangan secara lengkap beserta penjelasannya, serta dapat menunjukkan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan berasal dari transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemeriksa dapat meyakini angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan secara formil tersebut, menggambarkan kualitas belanja yang baik.

Lebih lanjut, badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian output dengan standar atau spesifikasi yang direncanakan.

Sehingga proses audit yang dilakukan oleh BPK tidak hanya bukti formil saja, namun juga kebenaran materiil. Sehingga opini yang dihasilkan menggambarkan realita pengelolaan keuangan sebenarnya.

Dari 542 pemerintah daerah, 309 pemerintah daerah telah meraih Opini WTP sebanyak 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 dan 34 pemerintah daerah telah meraih Opini WTP sebanyak 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2011.

Perolehan Opini WTP yang semakin meningkat, mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Efeknya, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan untuk LKPD tahun 2021 diyakini kembali mengalami peningkatan signifikan (proses pemberian opini pada beberapa daerah masih berjalan), sebagaimana tergambar pada opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021.

Berdasarkan kajian Ditjen Perbendaharaan sebagaimana tercatat dalam Buku Bunga Rampai Analisis Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan Masyarakat di Daerah diketahui bahwa perolehan opini audit yang lebih baik dan perolehan opini WTP secara berturut-turut, memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Halaman:

Editor: Hasbullah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Quo Vadis Dunia Pendidikan

Rabu, 14 September 2022 | 07:50 WIB

Rumah Besar NKRI

Kamis, 8 September 2022 | 06:08 WIB

Menghormati Senior Mengayomi Junior

Rabu, 7 September 2022 | 12:49 WIB

Distopia Coattail Effect

Selasa, 30 Agustus 2022 | 20:06 WIB

NKRI Kita

Senin, 15 Agustus 2022 | 08:53 WIB

Nilai Keagungan Pernikahan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:32 WIB

Pesona yang Mempesona

Selasa, 9 Agustus 2022 | 08:09 WIB

MWC NU Bayah Gelar Kajian Kitab Kuning

Minggu, 24 Juli 2022 | 08:15 WIB

Lampu Kuning Buat Prabowo

Selasa, 19 Juli 2022 | 16:14 WIB

Mengakhiri Masalah Kemiskinan

Kamis, 14 Juli 2022 | 13:10 WIB

Menjaga Tradisi Keilmuan Pesantren

Jumat, 8 Juli 2022 | 04:52 WIB

Bukan Hanya Tahu yang Bulat

Minggu, 3 Juli 2022 | 11:49 WIB

Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM

Jumat, 1 Juli 2022 | 18:48 WIB

Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kamis, 30 Juni 2022 | 17:08 WIB

Antara Ilmu dan Akhlak

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:34 WIB
X